Tentang Upaya Menghidupkan Kembali GBHN

Wacana untuk mengembalikan fungsi GBHN tidak bisa diperlakukan secara tunggal melainkan harus dilakukan secara holistik. Kajian tentang GBHN harus dibarengi dengan kajian terhadap peran dan kedudukan MPR, DPD, Presiden, maupun Kepala Daerah sehingga diperoleh grand design yang obyektif dan komprehensif.

Demikian dikatakan Prof Jawahir Thontowi SH PhD, guru besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) saat berbicara pada Rapat Dengar Pendapat di kampus Fakultas Hukum UII di Yogyakarta, kemarin.
Kegiatan yang diselenggarakan anggota MPR RI, H. Ambar Tjahyono SE MM itu mengambil tema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN” dan diikuti mahasiswa dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dari beberapa pergurtuan tinggi di Yogyakarta.

Prof Jawahir (kanan) Saat Menerima Plakat
Prof Jawahir (kanan) Saat Menerima Plakat

Menurut Ambar Tjahyono, sebuah sistem perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan sebagai acuan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

“Tentunya ada sisi positif maupun negatifnya dari penerapan sistem perencanaan pembangunan yang dijalankan masing-masing pemerintahan sebelumnya. Namun penting sekali adanya sebuah haluan negara yang dapat menjadi pedoman dan panduan dalam proses pembangunan nasional yang berjangka panjang,” katanya.

Lebih lanjut Jawahir mengatakan, banyak ahli hukum tata negara yang tidak setuju jika kita harus kembali ke GBHN karena hal ini akan mengubah sistem pemerintahan presidensiil saat ini. “Namun GBHN bisa dihidupkan kembali asalkan dibarengi dengan melakukan revitalisasi terhadap fungsi dan peran konstitusional MPR,” katanya.

Mahasiswa dari BEM UGM Memberikan Masukan
Mahasiswa dari BEM UGM Memberikan Masukan

Jika ingin melakukan penyempurnaan terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional, Jawahir menyarankan untuk dimulai dengan melihat UU nomor 25 tahun 2004 dan mencermati permasalahan penerapan yang terjadi di Pusat maupun Daerah.

“Langkah praktis agar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi acuan setiap kebijakan adalah memasukkan UU nomor 25 tahun 2004 ke dalam UU nomor 12 tahun 2011 dengan status sebagai landasan yuridis dalam setiap peraturan perundang-undangan,” ujar pakar hukum tata negara ini. (*)

Add Comment