Pelaku Usaha di DIY Keluhkan Banyaknya Pungutan Ganda

Dalam mengisi aktivitas saat masa reses, anggota DPR/MPR RI Ambar Tjahyono menyelenggarakan acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pelaku usaha di DIY. Tak kurang dari 60 pelaku usaha menghadiri acara yang digelar di Hotel Bintang Fajar Yogyakarta , Selasa (17 November 2015).

Dalam kegiatan yang mengambil tema Pemetaan Kualitas Pelayanan Publik dan Pajak terhadap Pelaku Usaha itu para pelaku usaha mengeluhkan banyaknya pungutan ganda yang mereka alami. Baik dari jenis pajak maupun beragam jenis pungutan lain yang mereka alami.

“Hasil RDP ini ditargetkan dapat mengerucutkan persoalan biaya usaha secara lebih jelas dan memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dalam peningkatan mutu layanan kepada para pelaku usaha. Hasil RDP ini nantinya juga akan dibuatkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti agar memberikan hasil yang kongkret,” kata Dwi Henry, Ketua Jaringan Ambar Tjahyono (JAT). Baca juga menyorot kendala pemberdayaan UMKM.

Sementara itu anggota DPR RI dari dapil DIY Ambar Tjahyono mengharapkan agar hasil RDP dapat ditindaklanjuti agar dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha. “RDP jangan hanya untuk sekedar jadi forum obrolan tanpa ujung,” tambahnya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya wirausaha yang tumbuh dari kampung. Karena itu upaya pemerintah dalam membangun wirausahawan baru harus didukung dengan lingkungan yang kondusif, khususnya menyangkut aturan pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya.

Ragam Pungutan yang Dialami Pelaku Usaha

Dalam kegiatan yang diisi dengan Diskusi Kelompok Terbatas atau Focus Group Discussion (FGD) itu para pelaku usaha banyaknya pungutan yang mereka alami. Diantaranya mereka mengeluhkan masalah biaya layanan yang diberikan instansi pemerintah yang harus ditanggung oleh kalangan industri masih terjadi tumpang tindih.

Berikut ini foto rangkaian kegiatan RDP tentang Pungutan Usaha tersebut:

Akibatnya, banyak pelaku usaha yang harus mengeluarkan biaya ektra karena berbagai pungutan yang dikenakan terhadap mereka. Sementara pada sisi kualitas pelayanan yang diterima pelaku usaha masih belum memuaskan.
Permasalahan pungutan ganda ini, menurut Muchtarudin Nidojanor, terutama berawal dari belum sinkronnya penyusunan kebijakan sebagai dasar operasional layanan dan juga nilai besaran biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Sedangkan sisi lainnya adalah mutu pelayanan pajak mulai sosialisasi, layanan teknis sampai dasar kebijakan yang dapat dikatakan perlu ada telaah lebih mendalam.

Persoalan ini sangat penting dan mendesak terutama untuk menghadapi era persaingan bebas. Terlebih pemerintah juga berkeinginan untuk masuk ke beberapa zona perdagangan internasional tersebut.

Terlibat dan menjadi anggota dari zona perdagangan internasional, menurut Muchtar, memiliki dua sisi konsekuensi yang harus di tanggung oleh bangsa Indonesia. Langkah itu dapat dianggap sebagai peluang untuk masuk dan mengembangkan masyarakat industri dalam negri bila segala hal yang terkait dengan pengembangan usaha dan industri sudah siap. “Namun hal tersebut justru bisa menjadi ancaman bagi industri dan usaha domestik bila permasalahan yang dihadapi oleh dunia industri dan usaha belum terpecahkan,” ujar pelaku usaha ini.

Bagi pemerintah pendapatan dari pajak dan biaya pelayanan kepada industri dan usaha dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun terlalu banyaknya biaya dan besaran biaya yang terlalu tinggi juga akan menjadi masalah bagi pengembangan industri dalam negeri. Karena itulah dengan workshop ini persoalan tersebut dapat dipetakan lebih jelas sehingga dapat diusulkan rekomendasi kebijakan yang lebih pro pelaku usaha. (*)

Add Comment