Menyorot Kendala Pemberdayaan UMKM

Sekitar puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bertemu dengan para kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari seluruh DIY, Jumat (9/10) di Hotel Bintang Fajar Yogyakarta. Pertemuan yang diadakan dalam rangka “Jaringan Aspirasi Masyarakat bersama Ambar Tjahyono” itu untuk menemukan solusi terhadap upaya pemberdayaan pelaku UMKM maupun IKM di DIY tengah makin lesunya perekonomian nasional akhir-akhir ini.

Tampak hadir diantaranya Gunawan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi DIY, Sugeng dari Disperindagkop dan UMKM Kota Yogyakarta, Margono dari Disperindagkop dan UMKM Gunung Kidul, dan Agus dari Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bantul. Sayangnya perwakilan Disperindagkop dan UMKM dari Sleman dan Kulon Progo berhalangan hadir.

“Penguatan yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM masih sangat rendah dan tidak efektif. Karena itulah pemerintah harus lebih serius dan terencana dalam mengangkat kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di era MEA sekarang ini,” kata H. Ambar Tjahyono, anggota DPR RI Komisi VI yang turut hadir dalam acara itu.

Kendala Pemberdayaan UMKM
Ambar Tjahyono (tengah) pada temu UMKM di Hotel Bintang Fajar

Anggota dewan dari dapil DIY ini berharap agar pemberdayaan terhadap pelaku UKMK harus dilakukan dengan lebih efektif. Terlebih dengan masuknya era MEA (Masyarakat Eknomi Asia) dimana barang-barang impor dari negara-negara tetangga sudah mulai membanjiri pasar di tanah air.

Pertemuan dialog antara pelaku UMKM yang tergabung dalam usaha kelompok bersama (UKB) dengan dinas, menurut ketua panitia Dwi Henri, dimaksudkan untuk memberikan solusi pemberdayaan UMKM tanpa takut dengan prosedur birokrasi. Acara yang mengambil tema “IKM (Industri Kecil Menengah) sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan” itu diharapkan dihadiri langsung para kepala dinas yang bersangkutan.

“Sejumlah bantuan peralatan yang telah diajukan para pelaku IKM banyak yang terhenti karena masalah birokrasi. Karena itulah pertemuan dialogis ini diharapkan dapat memunculkan solusi yang efektif agar gairah industi kecil kembali menggeliat,” katanya.

Sementara itu Gunawan dari Disperindagkop dan UMKM Provinsi DIY mengatakan bahwa saat ini semua pemberian hibah atau bantuan untuk pelaku usaha UMKM terkendala akibat adanya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014. UU itu mengatur bahwa penerima bantuan hibah, baik perorangan maupun kelompok, harus berbadan hukum.

Pemberdayaan UMKM
Pelaku UMKM yang memadati acara dialog

“Akibat kendala ini tak kurang dari Rp 45 miliar bantuan sosial dari pemerintah yang belum bisa disalurkan,” katanya. Sedangkan untuk bansos dari Pemprov DIY sendiri pada tahun-tahun sebelumnya, yang sudah disalurkan rata-rata mencapai Rp 3 miliar. Saat ini saja ada bansos Pemprov DIY yang telah lulus lelang sebesar Rp 1,5 miliar dalam bentuk peralatan yang belum berani disalurkan.

Untuk pemerintah provinsi, prosedur penyaluran bansos utamanya untuk pelaku UMKM selama ini dilakukan dengan menggunakan Peraturan Gubernur DIY nomor 46 point 1 sebagai payung hukumnya. Namun dengan adanya UU nomer 23 tahun 2014, maka semua bansos sementara dihentikan.

Hal senada juga dilontarkan Disperindagkop dan UMKM dari 4 kabupaten dan kota di DIY. Bahkan mereka menyatakan sebaiknya pemerintah pusat segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang memudahkan pengucuran hibah atau bansos untuk UMKM. (*)

Add Comment