Eksportir Meubel DIY Was-Was dan Terancam

PARA EKSPORTIR di DIY merasa was-was dan terancam. Pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) seperti tertuang dalam Permendag 25 Tahun 2016 akan efektif berlaku mulai 29 Mei 2016. Mereka pun mendesak pemerintah untuk memberikan keringanan terhadap aturan baru yang dinilai bukan hanya memberatkan namun juga kurang memberikan asas keadilan, khususnya bagi UKM eksportir.

Desakan itu mengemuka dalam dialog Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Hotel Bintang Fajar Yogyakarta, belum lama ini. Tampil sebagai pembicara Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY R. Sutarto MP, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindagkop DIY Rahayu Sri Lestari, dan surveyor dari Tropical Rain Forest International Serificate Hendi Saputra. Kegiatan yang diselenggarakan anggota DPR RI H. Ambar Tjahyono SE MM dalam rangka reses ini diikuti sekitar 30 pelaku usaha dan eksportir meubel di DIY.

Meskipun kebijakan SVLK memiliki tujuang jangka panjang yang baik, namun banyak eksportir yang mengeluhkan implementasinya di lapangan. Selain biaya pengurusan yang sangat mahal, yaitu Rp 25 juta, proses pengurusannya juga dinilai masih berbelit. “Kalau untuk pengusaha besar mungkin biaya itu tidak masalah namun bagi eksportir UKM tentunya terlalu mahal,” kata Endro Wardoyo, Wakil Ketua Asmindo DIY.

 

Para pelaku usaha itu juga mendesak solusi pragmatis terhadap sekitar 60 eksportir yang ada di DIY dalam menghadapi pemberlakuan SVLK yang tinggal menghitung hari itu. Diantaranya mereka mengusulkan untuk menunda penerapan SVLK murni dengan memperbolehkan sistem DE (dokumen ekspor) yang selama ini sudah berjalan. Mereka juga meminta proses pengurusan SVLK yang lebih sederhana dan mudah agar tidak malah menghambat perkembangan UKM eksportir yang ada.

Tingkatkan Citra Indonesia di Pasar Global

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melalui paket kebijakannya kembali akan memberlakukan SVLK yang akan berlaku efektif mulai 29 Mei 2016 mendatang. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan gubahan dari Permendag Nomor 89 Tahun 2015.

Menurut anggota DPR RI Ambar Tjahyono, pemberlakuan SVLK selain untuk membangun citra dan memperluas pangsa pasar ke pasar global, juga untuk memperbaiki tata usaha kayu hutan secara efektif dan menghindari biaya ekonomi tinggi akibat proteksi kayu ilegal di sejumlah negara.

Sedangkan R. Sutarto mengatakan bahwa tujuan utama SVLK adalah untuk untuk membenahi tata kelola kehutanan, memberantas illegal logging sekaligus untuk memudahkan ekspor para pelaku usaha kita di pasar global. “SVLK bukan untuk memperlambat tetapi justru untuk meningkatkan nilai ekspor kita,” tegasnya.

Hal ini juga didukung sejumlah data yang disodorkan Hendi Saputra. Mantan surveyor Sucofindo ini memaparkan peningkatan nilai ekspor DIY yang terus meningkat terutama sejak 2012. Bahkan pada tahun 2013 nilai ekspor produk kayu dari DIY mencapai US $ 6,6 miliar.

Diakuinya, selama ini Uni Eropa mensyaratkan adanya jaminan legalitas kayu terhadap berbagai jenis produk impor mereka. Hal ini tentu saja membuat para pelaku usaha Indonesia mengalami kerepotan, khususnya yang bergerak di bidang furniture, meubel, dan aneka kerajinan berbahan kayu.

Selain Uni Eropa, beberapa Negara tujuan utama ekspor produk mebel dan kerajinan Indonesia juga telah memiliki skema atau kebijakan yang mensyaratkan legalitas kayu, seperti Amerika Serikat dengan Lacey Act, Jepang dengan Goho Wood (Green Konyuho) dan Autralia dengan Australia Illegal Logging Prohibition Act (AILPA).

Dalam perkembangannya, SVLK menjadi skema verifikasi yang bersifat wajib bagi pelaku industri pengolahan kayu yang melakukan ekspor. Pemerintah juga mewajibkan adanya dokumen V-Legal bagi produk industri kehutanan dari hulu hingga hilir sebagai salah satu persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia. Hal ini tentunya tidak diberlakukan untuk semau pelaku usaha, khususnya para UKM.

Apalagi selama ini kendala utama yang dikeluhkan UKM dalam mengakses SVLK adalah sulitnya perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Karena itulah dalam rangka percepatan SVLK bagi UKM mebel dan kerajinan beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah penyederhanan perijinan di daerah melalui penghapusan perda-perda yang memberatkan. Juga pentingnya fasilitasi pembiayaan mulai pendampingan sampai mendapatkan sertifikat SVLK untuk para UKM. (*)

Add Comment