Demokrasi Pancasila yang Berkeadilan Sosial

Perbedaan pendapat maupun intrik dalam politik merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah. Yang justru lebih utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi Pancasila adalah meletakkan asas keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan bernegara.

Begitu pun perbedaan politik yang kerap membuat gaduh di kalangan pemimpin, merupakan hal yang wajar dan tidak perlu disikapi secara berlebihan. “Namun kompetisi dalam politik sebaiknya sih dilakukan dengan jujur, cerdas, santun, dan berbudaya seperti pesan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono,” kata G. Aryadi SH MH, dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta saat tampil sebagai pembicara utama pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Yogyakarta belum lama ini.

Fungsionaris Partai Demokrat DIY
Fungsionaris Partai Demokrat Bergambar Bersama

Dalam kegiatan yang diadakan MPR RI melalui anggota H. Ambar Tjahyono itu mengambil tema Penguatan Demokrasi Pancasila. Acara yang dibuka Ketua DPD Partai Demokrat DIY Sukedi ini diikuti para ketua dan pengurus Partai Demokrat se-Kabupaten Sleman. Tampak hadir juga para ketua dan fungsionaris Partai Demokrat dari semua kabupaten dan kota se-DIY.

Pada kesempatan itu Sukedi mengharapkan agar jika ada masalah yang terjadi dalam internal sebuah partai dapat diselesaikan dalam lingkungan partai itu sendiri. Perjalanan demokrasi Pancasila di negara kita masih membutuhkan proses pembelajaran agar para politisi maupun pemimpin bangsa lebih arif dalam menjalankan politiknya.

Sedangkan Ambar Tjahyono berpesan agar kegiatan RDP ini dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat dan konstituen terhadap kehidupan demokrasi Pancasila yang lebih baik. “Berdemokrasi secara dewasa akan memperlihatkan kematangan seseorang sebagai pemimpin. Namun untuk mencapai hal itu memang membutuhkan proses yang terus menerus,” ujarnya.

Sistem Militeristik

Menurut Aryadi, seorang pemimpin yang berasal dari kalangan sipil tak jarang yang menerapkan sistim yang sangat militeristik. “Penerapan sistem militeristik justru memperlihatkan ketidakmampuan seorang pemimpin dalam memahami dan mengakomodasi perbedaan yang ada. Pemimpin seperti ini umumnya tak berumur panjang,” kata Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sleman ini.

Suasana RDP

Menyangkut penguatan demokrasi Pancasila, Aryadi sangat mendukung konsep Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meletakkan asas keadilan sebagai landasannya. Dalam konsep ini, penguatan demokrasi maupun kegiatan pembangunan justru harus lebih mengutamakan soal keadilan sosial. Namun diakuinya konsep ini kurang disukai sejumlah pihak.

“Ini merupakan konsep yang sangat mendasar dimana soal ketuhanan, peradaban, persatuan, maupun demokrasi harus bisa dikembalikan kepada dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya. (*)

Add Comment