Banyak Bantuan Pemerintah Pusat Tak Sampai ke Warga

Kepedulian pemerintah daerah (Pemda) terhadap kesejahteraan warganya dinilai makin menurun. Tak sedikit kepala daerah yang menolak memberikan rekomendasi terhadap berbagai bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat yang membutuhkan karena terlalu takut dengan aturan UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keluhan masyarakat tersebut teruangkap dalam dialog yang dilakukang antara anggota DPR RI H. Ambar Tjahyono SE MM dengan warga dari 3 dusun di Kelurahan Palbapang Bantul, Minggu malam (21/2). Ketiga dusun itu adalah Dusun Karasan, Peni, dan Dusun Bolon. Selain dihadiri para kepala dukuh, Ketua RT, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, juga tampak hadir anggota DPRD Kabupaten Bantul Nurachmad, Yani Ambar, serta tim dari Jaringan Ambar Tjahyono (JAT).

Lihat juga Ambar Tjahyono turba kundapil ke 7 titik

Dalam dialog itu juga terungkap bahwa sebanyak 34 proposal dari warga Bantul yang telah disetujui pemerintah pusat tak bisa dicairkan karena terkendala rekomendasi dari pemda setempat. Bantuan itu rencananya untuk berbagai kelompok, dari kelompok usaha bersama (KUBE), kelompok seni dan budaya, hingga rehab masjid dan rumah ibadah.

Kundapil Ambar Tjahyono
Saat Berdialog dengan Warga Palbapang Bantul

 

Kundapil
Siswa SD Trayu Kulon Progo Praktek Gamelan

Dialog tersebut dilakukan untuk Jaring Aspirasi Masyarakat dalam rangka Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil). Untuk Kundapil II yang dilakukan dari Jumat hingga Minggu (19 – 21 Feb) ini, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DIY ini mengunjungi tak kurang dari 7 titik. Masing-masing di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo.

Kepedulian Pemda Dinilai Menurun

Kehadiran UU Nomor 23/2014 dinilai justru menghambat peningkatan kesejeahteraan masyarakat. Apalagi banyak kepala daerah yang terlalu takut. Hal ini yang menyebabkan banyak bantuan pemerintah pusat yang tidak bisa sampai ke masyarakat karena ditolak pemda setempat.

“Terlalu berat bagi masyarakat untuk membuat badan hukum. Apalagi ada pemda yang mewajibkan badan hukum ini harus sampai ke Kemenkumham. Ini harus ada solusi yang lebih pro rakyat agar program peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terhambat,” tambah Ambar.

Selain berdialog dengan warga Palbapang, Ambar Tjahyono juga sempat mengunjungi SMP Muhammadiyah Bambanglipuro dan Ponpes Wali Songo di Wonolelo, Pleret Bantul.

Sementara itu saat berkunjung ke Kulon Progo, anggota DPR RI dari Komisi VI ini juga mengunjungi Ponpes Daarun Najah di Boto Kulon, Desa Kembang, Nanggulan dan SD Negeri Trayu di Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh. Pesantren ini sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan asrama untuk penginapan para ustadz, sedangkan SD Trayu mengajukan bantuan alat pelog slendro untuk melengkapi alat gamelan yang sudah ada.

Untuk wilayah Sleman, Ambar juga mengunjungi SMP Muhammadiyah Gamping dan SMP Muhammadiyah Mlati, serta ke sekretariat PAC Partai Demokrat Kecamatan Sayegan dan Moyudan. Kedua sekolah ini juga membutuhkan bantuan untuk rehab ruang kelas yang membutuhkan perbaikan. (*)

Add Comment