Bantuan Pemerintah Hanya Dinikmati Segelintir Orang

Pemberdayaan masyarakat kurang mampu sebagai bentuk demokrasi ekonomi seperti diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 belum terlaksana dengan semestinya. Masih banyak fasilitasi dan bantuan pemerintah untuk penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya dinikmati oleh segelintir orang dan tidak terdistribusi secara adil dan merata.

Kesimpulan ini terungkap dalam Sosialisasi 4 Pilar tentang “Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” di Yogyakarta, belum lama ini. Tampil sebagai pembicara anggota DPRD Kabupaten Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto Amd dan pengusaha Dwi Henry Setiawan, serta dipandu moderator Abdur Razaq SIP MSi. Sosialisasi diikuti para pelaku UKM dan kelompok usaha bersama (KUBE) dari berbagai kawasan di Kabupaten Bantul.

sosialisasi 4 pilar
Dari kiri Dwi Henry, Abdul Razaq, dan Nur Rakhmat

Saat membuka kegiatan yang diadakan MPR RI itu H. Ambar Tjahyono SE MM mengharapkan agar kegiatan ini memberikan manfaat dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih berkualitas. “Pemahaman warga negara terhadap hak dan kewajibannya diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Lemahnya Akses

Menurut Nur Rakhmat, pemerintah daerah bersama anggota dewan telah menyepakati jumlah bantuan dan fasilitasi yang diperuntukkan bagi penguatan ekonomi masyarakat. Penyusunan anggaran daerah ini dilakukan atas usulan bupati dan harus mendapat persetujuan anggota dewan. “Bupati harus memperhatikan pos-pos anggaran yang mesti ada untuk ekonomi rakyat. Jika usulan itu belum ada, maka anggota dewan berhak menolak,” katanya.

Besaran APBD Kabupaten Bantul sebanyak Rp 2 triliun, menurut politisi Partai Demokrat ini, juga telah mengalokasikan tak sedikit pos-pos untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Diantaranya bantuan fasilitas untuk kelompok ternak, kelompok ikan, dan sebagainya. Melalui pos-pos anggaran tersebut, kata dia, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kegiatan ekonominya.

bantuan sosial

Sementara itu Dwi Henry menilai, sosialisasi informasi tentang pos-pos anggaran dan fasilitasi untuk ekonomi rakyat kurang terdistribusi secara merata. Banyak pelaku UKM maupun KUBE yang tidak tahu tentang informasi tersebut maupun cara mengaksesnya. “Hal inilah yang menyebabkan bantuan itu selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja,” tandasnya.

Pemilik usaha Rakit Kriya Indonesia ini juga melihat koordinasi antar departemen dan instansi pemerintah dalam mendistribusikan bantuan pemerintah tersebut masih belum berjalan dengan baik. Dia mencontohkan sering menemukan seorang pelaku UKM yang dapat mengikuti 2 atau 3 pameran berbeda di even yang sama karena mendapat bantuan pameran gratis dari beberapa instansi atau departemen yang berbeda secara bersamaan.

Karena itulah agar bantuan dan fasilitasi pemerintah untuk penguatan ekonomi rakyat dapat terdistribusi secara adil dan merata, Dwi Henry menekankan pentingnya pemerintah membenahi masalah database pelaku UKM serta meningkatkan koordinasi antar instansi. “Pelaku UKM atau KUBE yang telah mendapat bantuan beberapa kali diharapkan ‘naik kelas’ menjadi pengusaha kelas menengah yang tak perlu lagi mendapat bantuan pemerintah,” ujar pengusaha kerajinan ini. (*)

Add Comment